Bako HMI Jatim Desak Presiden Prabowo Copot Immanuel Ebenezer!
SaktehNews.com | SURABAYA — Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi Jawa Timur (Bako HMI Jatim) turut menanggapi polemik tentang ketenagakerjaan. Khususnya tentang maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Bako HMI Jatim, Imam Abusyi'ri menyoroti kinerja kementerian ketenagakerjaan. Menurutnya, dalam kurun waktu empat bulan Kabinet Merah Putih bekerja, sudah 10.000 lebih pekerja terkena Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) yang menyebabkan masyarakat terdampak menjerit akan hilangnya sumber pemasukan bagi keluarganya.
"Baru-baru ini, kita dikejutkan dengan statement Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa salah satu problem yang dihadapi oleh pabrik-pabrik di Indonesia adalah keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mempersulit perizinan dalam mendirikan pabrik. Selain itu, Noel mengatakan disetiap momen ormas kerap mengirimkan proposal yang membebani pabrik karena isinya hanya permintaan uang," kata Imam Abusyi'ri kepada wartawan, Selasa (04/03/25).
HMI Bako Jawa Timur menilai, pernyataan Wakil menaker tidak hanya tendensius, tetapi juga berpotensi menyesatkan opini publik. Bagi Imam, Wakil menaker tidak memahami akar persoalan.
"Organisasi kemasyarakatan termasuk serikat pekerja dan organisasi kepemudaan, memiliki peran krusial dalam mengawal hak-hak buruh serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan industri dan kesejahteraan sosial masyarakat terutama di wilayah operasi perusahaan," ucap Imam.
Diketahui pada awal Oktober 2024 lalu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer menegaskan pemerintah akan hadir untuk mendukung pekerja dan memastikan tidak ada PHK di perusahaan Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Namun kenyataannya, pada awal Maret 2025 perusahaan tersebut secara resmi berhenti ber operasi karena dampak kondisi pailit perusahaan yang berkepanjangan.
Bako HMI Jatim, lanjut Imam, mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan terbuka kepada publik.
“Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Bang Noel ini semacam tidak belajar dari kasus-kasus pejabat publik sebelumnya seperti kasus gus Miftah yang mengatakan goblok pada penjual es teh. Pernyataan beliau yang mengatakan ormas sebagai sumber masalah pada pabrik tentunya akan menyayat hati orang-orang yang tergolong pada organisasi kemasyarakatan tersebut," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah perlu fokus pada akar permasalahan industri di Indonesia, seperti upah yang tidak layak, ketidakpastian kerja akibat sistem kontrak yang eksploitatif, serta lemahnya perlindungan tenaga kerja dari praktik ketidakadilan.
"Mengalihkan tanggung jawab kepada ormas justru berpotensi mengaburkan realitas yang dihadapi buruh di lapangan. Biasanya hal seperti ini disebabkan oleh ketidakpahaman akan tugas dan fungsi serta terbiasa berdansa-dansa politik saja. Dalam kata lain minim kapasitas dan kapabilitas," tutur pria kelahiran Kabupaten Situbondo ini.
Bako HMI Jatim mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto untuk mengevaluasi Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer. Menurut Imam, hal tersebut penting agar tidak ada penyesatan opini publik.
“Kami Bako HMI Jawa Timur bersama-sama dengan seluruh kader HMI Jawa Timur mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot saudara Immanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Menurut kami, sejak dilantik saudara Wakil menaker tidak bisa menyelesaikan persoalan ketersediaan lapangan kerja dan telah menyesatkan opini publik," tegas Imam.
Di akhir, Imam menyebutkan bahwa Bako HMI Jawa Timur akan terus mengawal isu ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan industri nasional.
"Kita kawal bersama-sama. Isu ketenagakerjaan ini bukan isu momentual tapi isu nasional yang harus selalu kita sorot, karena ini berhubungan dengan nasib banyak orang. Kita kawal," pungkasnya.(Pi'i)
